SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Memakai baju batik beRwarna kuning keemasan, Wardiman Djojonegoro ramah memberikan pengalamannya saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Satu yang menjadi perhatiannya ialah kasus guru mencubit siswa kemudian dihukum dan dipenjarakan. Menurut dia, hal itu merupakan kesalahpahaman tentang penerapan undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM). Dikatakannya, semua orang bisa menuntut HAM, terlebih untuk membela anak-anak yang mendapat kekerasan.
“Tidak seharusnya undang-undang HAM itu semerta-merta digunakan. Mencubit anaknya dianggap kekerasan. Kita juga harus melihat dari sisi guru mengapa melakukan hal itu. Nah hal ini yang masih akan kami koordinasikan dengan beberapa pihak tentang HAM untuk diperbaiki,” ungkap dia saat hadir dalam kegiatan Bincang Buku Sambil Ngopi Pagi, di Ruang Pertemuan Perpustakaan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Minggu (18/9/2016).
Dia yang menjabat sebagai Mendikbud tahun 1993 hingga 1998 ini, berharap setiap guru bisa mencontohkan tingkah laku disiplin agar menjadi panutan oleh siswanya. Hal ini, menurut dia, yang akan membuat guru bisa melaksaanakan tugas mengajar dengan mudah. Wardiman pun menilai, bahwa kompetensi guru juga masih kurang memadai. Pria kelahiran Pamekasan 22 Juni 1934 ini menilai sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah.
“Tahun 90-an kala itu, banyak sekolah berdiri tetapi kekurangan guru. Guru yang ada pun hampir 90 persen hanya lulusan SMP atau tidak memiliki ijazah SMA. Hal ini ternyata juga masih terjadi di negara kita. Guru, selain diberi pelajaran karakter juga perlu diberikan pelajaran pedagogi. Pelajaran itu, belum ada anggarannya,” ungkapnya.
Dia mengatakan, bagaimana setiap daerah bisa memperbaiki keadaan itu. Tetapi secara umum, proses sistem pendidikan di Indonesia ini sudah benar. Wardiman menginginkan perkembangan sistem pendidikan bisa dikatakan baik tak hanya dilihat dari segi angka, tetapi dari sisi kualitas dan mutu pendidikan.
“Pelaksanaan itu juga tergantung dari setiap daerah masing-masing. Bagaimana menentukan kualitas pendidikan yang baik di setiap daerah. Karena Indonesia itu luas, setiap daerah memiliki kapasitas berbeda. Ada yang mutunya rendah. Bahkan ada beberapa daerah yang memiliki sekolah rusak tetapi tidak diperhatikan. Kalau mau dinilai baik, bagaimana Wali Kota nya bisa mengubah daerah itu,” pungkas dia.
0 comments:
Post a Comment